Skenario Negara Republik Indonesia

SKENARIO 1

Masuk ke Rahang Buaya

Indonesia mengalami ketidakpastian yang berkepanjangan sebagai akibat pemerintahan otoriter dengan kebijakan ekonomi tertutup. Indonesia dikucilkan oleh masyarakat dunia. Setiap semangat perlawanan rakyat dibungkam dengan jalan kekerasan dan teror. Penjara mulai penuh. Petani menggarap tanahnya sendiri, dan upah buruh sama di mana-mana, tetapi kemelaratan meluas di kota-kota besar. Pemilu 2009 ditunda.

Januari 2012, Johor, Malaysia.

Adzan maghrib sudah lama usai, keluarga pengungsi Indonesia menyaksikan tayangan berita TVM (Televisi Malaysia). Penyiar menuturkan bahwa dua puluh anak di Wonogiri meninggal karena busung lapar, dan ratusan lainnya kekurangan gizi. Dari Surabaya diberitakan bahwa lebih dari 200 orang aktivis mahasiswa dan organisasi non-pemerintah (ornop) hilang dalam 6 bulan terakhir. Mungkin mereka sudah dibunuh, atau dibuang ke pulau terpencil entah di mana.

“Saudara penonton, bersama kami adalah Puan Euis Kurniasih, mantan wartawati politik Indonesia yang kini bermukim di Malaysia,” tutur Sarah Zaini, sang penyiar.

“Selamat petang Puan Euis.”

“Selamat petang. Assalamualaikum, penonton,” jawab Euis.

“Sebelum saya bertanya tentang keadaan Indonesia sampai setakat ini, saya ingin tahu bilamana Puan mulai bermukim di Malaysia?”

“Sejak tahun 2008, saya menjadi guru mengaji di Melaka,”

“Puan adalah mantan wartawati tersohor dari Bandung. Tentu Puan mengikuti terus perkembangan Indonesia. Silah Puan bercerita,” lanjut penyiar.

“Tak banyak yang bisa saya sampaikan. Sejak terpaksa hijrah ke Malaysia, saya sulit memperoleh berita dari Indonesia. Banyak cerita menyeramkan di internet, tetapi pers Indonesia sudah dibungkam sejak kelompok militer melakukan kudeta tahun 2003, dengan didukung partai nasionalis-kerakyatan. Saya justru ingin bertanya kepada Puan Zaini, dari mana sumber berita TVM petang ini?”

“Oh, berita tentang penculikan aktivis mahasiswa dan LSM dari Associate Press (AP), berita kelaparan dari akhbar Indonesia.”

“Saya menduga, AP memperoleh berita dari sumber tidak resmi. Tak seorang pun wartawan Indonesia berani menulis berita seperti itu sejak enam tahun lalu. Saya mendapat banyak kisah dari pengungsi yang terpaksa meninggalkan Indonesia."

Penuturan Euis Kurniasih menjadi pembicaraan luas. Tiga hari kemudian, Harian Berita Malaysia memuat wawancara khusus Euis Kurniasih di halaman muka selama dua hari berturut-turut. Di Internet, wawancara diterjemahkan ke bahasa Inggris dan Indonesia.

***

Indonesia 2012 adalah sebuah negeri miskin yang terisolasi dan mengalami banyak tindak kekerasan. Untuk mempertahankan dukungan rakyat, pemerintah dengan susah payah memberikan subsidi pangan, BBM, dan listrik sampai 40 persen. Pemerintah merogoh dalam-dalam sumber daya alam, tetapi hanya bisa menjualnya ke beberapa negara yang bukan anggota WTO. Keputusan untuk menutup pasar domestik menyebabkan produk Indonesia diboikot di luar negeri.

Di daerah yang padat penduduk dan tidak punya sumber daya alam yang memadai seperti Jawa dan Nusa Tenggara, kemiskinan sudah menyamai situasi tahun 1960-an. Setelah UU No. 22/1999 mengenai otonomi diberlakukan, dan kemudian direvisi tahun 2004, daerah bersedia menyerahkan 30 persen pendapatannya ke pemerintah pusat. Akan tetapi, daerah kaya pun tidak mempunyai pemasukan yang berarti.

Sebagian pengusaha yang tidak puas dengan kebijakan pemerataan yang sangat ketat itu pindah ke luar negeri. Sedangkan yang bertahan diam-diam sebagian menggalang kekuatan. Bersama tuan tanah dan pemilik perkebunan di daerah-daerah, mereka melakukan aksi protes di banyak tempat; sebaliknya, pemerintah melancarkan teror untuk membungkam mereka.

Di Aceh, penggunaan pelabuhan Sabang untuk perdagangan obat bius dengan didukung oleh militer, menyebabkan tokoh-tokoh Aceh melancarkan protes keras. Militer kembali memakai kekerasan.

Pemerintah Indonesia tidak punya uang. Mereka menutup mata bahwa Indonesia sudah menjadi tempat singgah para bandar obat bius dunia. Pelacuran meningkat di kota-kota besar.

***

Reformasi 1998 berujung dengan kekacauan. DPR tidak puas dengan jawaban interpelasi Presiden Gus Dur dalam Sidang Tahuhan MPR 2000. Seminggu kemudian muncul kabar mengenai kelangkaan BBM. Harga bahan kebutuhan pokok merangkak naik. Gus Dur bertahan, tetapi nama baik dan kemampuannya dipermasalahkan.

UUD'45 berhasil diamandemen, dan kekuasaan presiden dibatasi. Namun kemerdekaan pers yang tidak berlandaskan etika yang kokoh menjadi panggung pertikaian para elit politik. Mereka saling tuding tentang dalang kekerasan di daerah. Surat kabar lokal habis halamannya terisi berita pembunuhan, pemerkosaan dan pengungsian di daerahnya sendiri-sendiri, akibat pertikaian antar kelompok agama dan suku, ataupun akibat tindak kekerasan militer.

Upaya menegakkan demokrasi ternyata tidak berjalan seiring dengan penegakkan hukum, karena tidak ada perubahan politik yang mendasar. Penyelidikan KKN cuma berhenti dalam pernyataan politik di koran. Tak ada pelaku kerusuhan yang berhasil ditangkap. Kriminalitas di kota-kota besar hampir tak terkendali, dan massa yang marah menangani sendiri pelaku kejahatan melalui pengadilan kilat di jalan-jalan.

Pemerintah juga belum menangani dengan sungguh-sungguh masalah pelanggaran HAM yang diwarisi dari pemerintah sebelumnya. Korban menilai pemerintah tidak peduli. RUU Pengadilan HAM terus diperdebatkan. Selain ada pasal-pasalnya yang bertentangan dengan hukum internasional, beberapa fraksi mempermasalahkan definisi pelanggaran HAM yang dianggap memojokkan TNI dan Polri. Orang juga membicarakan tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tetapi karena belum ada kejelasan mengenai bentuk dan siapa yang akan menjadi anggotanya, korban khawatir komisi itu merupakan alat pengampunan saja.

Sidang Istiwewa 2001 berhasil menurunkan Presiden Gus Dur, dan menggantikannya dengan Megawati, serta menaikkan Akbar Tanjung menjadi Wakil Presiden. Koalisi partai PDI-Perjuangan dan Golkar menguasai mayoritas suara di MPR dan DPR, tetapi serangan kepada pemerintah di media massa tak kunjung henti. Pendukung Gus Dur yang marah, bergabung dengan kelompok-kelompok sektarian.

"Tuntutan IMF dan Bank dunia agar Indonesia membayar utang sesuai waktu, menyebabkan pemerintah tidak menyisakan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat," Euis melanjutkan. BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) hanya bisa menjual perusahaan-perusahaan yang berada di bawah penanganannya seharga sepuluh persen dari harga yang dinyatakan para konglomerat ketika mereka menyerahkan perusahaannya. Sementara, nilai rupiah tetap di atas Rp. 9000, dan mudah sekali dipengaruhi oleh pernyataan politik yang silih berganti.

Persentase anak putus sekolah meningkat. Di tingkat SLTP, dari tujuh anak yang mendaftar, satu di antaranya tidak mampu melanjutkan sekolah sebelum naik ke kelas dua. Orang juga memilih membeli gula impor yang membanjir dengan harga Rp. 3500 sekilo daripada membeli gula lokal yang Rp. 5000. Protes massal petani gula dan petani padi berlangsung bergantian dengan protes buruh yang menuntut kenaikan upah.

Di daerah, tuntutan kemerdekaan Papua diikuti dengan situasi seperti di Timor Lorosae pasca jajak-pendapat. Konflik antara kelompok pro Papua Merdeka dan kelompok pro RI menyebabkan rakyat menjadi korban pertikaian bersenjata. Konflik berdarah di Maluku melebar ke Sulawesi, Lombok serta pantai Utara Jawa, dan mematangkan perlawanan kelompok-kelompok sektarian. Di Sambas dan Pontianak, puluhan ribu pengungsi akibat konflik suku, sudah dua tahun terlantar.

Di tengah kegalauan, rakyat ibarat mendapat harapan baru saat kelompok nasionalis-kerakyatan mempropagandakan ekonomi kerakyatan. Mereka menjanjikan otonomi daerah. Militer, yang selama tiga tahun terakhir itu terus ditekan agar mengurangi perannya dan menjadi sasaran tuntutan para pejuang hak asasi manusia, menemukan kembali jalan masuk ke percaturan politik. Bergabung dengan kelompok nasionalis-kerakyatan dan kelompok sektarian, mereka menuntut Pemerintah mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD'45. Megawati menolak karena tidak mau mengulangi kesalahan ayahnya tahun 1959.

Sementara itu, beberapa anggota TNI yang ingin menegakkan kembali kemurnian Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, berhasil membentuk kelompok militer profesional-nasionalis. Kelompok yang mendapat simpati rakyat ini bergabung dengan kekuatan nasionalis-kerakyatan.

Pada tahun 2003, mereka melancarkan kudeta, dan berhasil.

Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh anggota kabinet dipenjarakan kecuali mereka yang bersedia mengucapkan janji setia kepada rezim baru. Korban berjatuhan, tetapi rakyat menerima penjelasan pemimpin kudeta sebagai, "harga yang dibayar untuk kemenangan rakyat dan kejayaan persatuan Indonesia". Para pendukung Gus Dur yang dulu bergabung dengan kekuatan politik sektarian, sekarang ikut melancarkan proses pengalihan kekuasaan.

Semua stasiun televisi dan radio yang diduga akan menghambat rezim baru, diduduki. Penyiaran dibatasi untuk propaganda rezim. Sedangkan para pemimpin redaksi media cetak harus melakukan swasensor supaya tidak menyiarkan pernyataan yang dinilai membahayakan keselamatan negara. Organisasi non pemerintah dilarang, kecuali yang mendukung pemerintah. Pemerintah mencabut UU Pers No.40/99, mengeluarkan Perpu tentang pers bertanggung jawab, dan menandatangani UU PKB. Posisi politik yang strategis dipegang kembali oleh pejabat-pejabat militer, khususnya di daerah.

Sekalipun dunia internasional mengecam kudeta ini, tetapi tidak ada yang bersikap frontal. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa hanya menghimbau agar pemerintahan baru menghormati hak asasi manusia, dan menjalankan roda pemerintahan secara demokratis. Beberapa negara Asean menenggang rasa.

Ketika pemerintah mulai membagi saham perusahaan-perusahaan besar, rakyat merasa memiliki kekayaan bersama. Pengelolaan perkebunan dan pertambangan non migas juga diserahkan kepada rakyat. Suara-suara dari kelompok perempuan yang mengingatkan bahwa semua janji kemungkinan besar harus dibayar mahal pada suatu ketika, kalah populer. Para aktivisnya ditangkap dan dipenjarakan tanpa proses pengadilan. Rezim ini memenangkan Pemilu dengan mutlak. Indonesia kembali ke UUD'45.

***

Pidato pertama Presiden setelah kudeta berhasil menggalang kekuatan buruh dan petani untuk berdemonstrasi menuntut IMF dan Bank Dunia serta negara-negara pemberi utang yang tergabung dalam Paris Club, agar menghapus utang Indonesia. ketika IMF tidak bereaksi, pemerintah secara sepihak menunda pembayaran utang untuk waktu yang tidak ditentukan. Kepada rakyat disampaikan bahwa dananya akan dialihkan untuk membiayai program pendidikan, termasuk menaikkan gaji guru dan pelayanan kesehatan. Pemerintah menyadari bahwa pendidikan dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk menanamkan dan menyebarkan ideologi pemerintah.

Selama beberapa bulan IMF, Bank Dunia dan lembaga keuangan dunia menahan diri untuk tidak menjawab kecaman pemerintah Indonesia. Mereka masih bersikap hati-hati. Sedikit kesalahan dapat memicu kekacauan yang lebih besar. Ini berarti piutang USD 135 milyar tak akan terbayar. Sedangkan untuk negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Jepang, Cina, dan juga bagi Korea, Singapura dan Malaysia, kehancuran Indonesia berarti hancurnya aset dan investasi mereka. Boikot atas produk Indonesia baru dilakukan ketika Indonesia kemudian menutup pasarnya dari produk luar negeri.

***

Pada tahun pertama, rezim ini sangat pro-rakyat. Namun isolasi dan embargo oleh dunia internasional menyebabkan sisa-sisa cadangan devisa –yang dikelola dengan penetapan nilai kurs tetap— mengering untuk membiayai impor bahan pangan dan peralatan militer. BUMN juga sudah mendekati kebangkrutan karena hanya bisa menerima pesanan-pesanan kecil dalam negeri, yang tak cukup untuk membayar gaji pegawainya. Perusahaan-perusahan yang sudah mengalami restrukturisasi dikembalikan ke bank-bank BUMN. Sementara aset-aset yang ada dalam penguasaan BPPN dijual ke pengusaha lokal melalui koperasi.

Perusahaan konglomerat yang diharuskan membagi sahamnya kepada rakyat, ternyata juga sudah menjual asetnya ke perusahaan asing, yang sebetulnya adalah kepunyaannya sendiri. Setahun yang lalu, mereka lari ke luar negeri. Tidak banyak pabrik yang beroperasi karena bahan baku impor tak bisa diperoleh. Pemerintah memacu keras industri yang tersisa, sehingga limbahnya mencemari sungai-sungai. Hanya perusahaan perkebunan, terutama kebun sawit, yang masih bisa diandalkan. Pemerintah menyerahkan pengelolaannya kepada rakyat, namun menjadi pembeli tunggal, sebagaimana waktu penjajah Belanda menerapkan kebijakan Cultuur Stelsel. Rakyat kekurangan pangan dan air bersih, penyakit beri-beri ditemukan di mana-mana.

***

Hubungan dengan daerah sebetulnya melahirkan kesepakatan untuk membangun Indonesia baru yang berkeadilan dan merata, setelah pada tahun 2006 pemerintah menyelenggarakan Kongres Nasional Indonesia (KNI). Kongres ini diikuti oleh pejabat tinggi pemerintah, perwakilan daerah, ornop, dan mahasiswa. Daerah memperoleh pembagian yang adil atas setiap hasil pengolahan sumberdayanya. Setiap BUMN juga melakukan redistribusi kepemilikan, dengan cara memberi saham kepada pemerintah daerah dan koperasi milik masyarakat setempat. Hanya pertahanan dan keamanan yang tetap dikelola pemerintah pusat. Di daerah hal ini dilakukan dengan meningkatkan peran teritorial TNI dan Polri.

Aceh, Papua Barat, serta Riau yang semula tetap ingin memisahkan diri dari RI, akhirnya bersedia menunda tuntutannya setelah pemerintah meminta maaf atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu. Beberapa jenderal dari pemerintahan Orde Baru diajukan ke pengadilan HAM, dan dihukum. Korban kekerasan mendapatkan jaminan untuk memperoleh kompensasi.

Pemerintah juga menandatangani perjanjian baru Jeda Kemanusiaan dengan Aceh, sebagai langkah awal untuk menyelesaikan konflik. Aceh memberlakukan syariat Islam di seluruh wilayahnya, sedangkan Papua Barat menghidupkan kembali lembaga adat. Di Papua Barat, sistem pemerintahan desa dan kecamatan diganti dengan lembaga kepemimpinan adat, yang sekaligus mengatur pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan hak adat dan ulayat rakyat.

***

Euis menatap ke luar jendela ruang tamunya. Awan kelabu bulan Januari menghalangi pemandangan ke Semenanjung Malaka. Di seberang selat, Pemerintah Indonesia sedang tersengal-sengal menyongsong pemilu, tetapi masih yakin bahwa stabilitas politik bisa dipertahankan. Kebijakan pemerataan ekonomi yang dicanangkan tujuh tahun lalu memang mengobati kepincangan sosial, tetapi menghasilkan kemelaratan yang terus meluas. Masyarakat kian bergantung kepada penguasa dan kian kehilangan kedaulatan atas dirinya.

Indonesia 2012 bak pohon Tanjung yang bunganya layu. Daun-daunnya menguning dan gugur. Dahannya mengering, rantingnya meranggas patah-patah.

Di Aceh, operasi militer mengejar Cut Zara, tokoh perempuan anggota gerakan perjuangan rakyat Aceh yang aktif kembali sejak tahun 2009, didahului dengan pengusiran penduduk dan pembakaran ladang rakyat. Warga dipaksa mengungsi. Seorang bapak bertutur dengan suara bergetar, " Harta benda dan kambing peliharaan kami satu-satunya hangus dibakar. Anak kami yang berumur 7 tahun juga tertembak. Kami kehilangan semua sumber kehidupan yang membuat kami akan mati kelaparan."

Indonesia dikecam oleh dunia internasional, tetapi pemerintah tidak mempedulikannya. Kebanyakan rakyat tidak mempunyai cukup akses untuk berhubungan dengan daerah lain, apalagi dengan luar negeri. Sebagian kelompok berpendidikan yang kecewa, bergabung dengan partai politik sektarian yang marah karena pemerintah campur tangan terlalu banyak di dalam penyelenggaraan kegiatan beragama.

Tidak ada banyak pilihan karena pemerintah mengurangi jumlah partai politik yang sempat menjamur setelah Orde Baru jatuh. Sisanya melawan diam-diam melalui gerakan bawah tanah atau gerakan moral dengan menulis buku untuk menyampaikan pesan agar rakyat bangkit melawan penindasan. Namun, karya sastra dan seni seperti itu cepat sekali diberangus. Penulisnya ditangkap. Sekelompok perempuan membentuk gerakan bawah tanah untuk menolong korban kekerasan militer di daerah dan menangani pengungsi, sambil menyelidiki jaringan prostitusi anak.

***

Euis berhenti bertutur.

"Puan Euis, Puan adalah salah seorang dari mereka," ucapan wartawan itu mengejutkan Euis. "Saya tak punya pilihan selain meninggalkan negeri saya. Mantan suami dan anak saya masih di Bandung. Sebagai pegawai pemerintah, suami saya mendapat tekanan untuk memanggil saya pulang. Di sana, saya akan dipenjarakan. Di sini, saya masih …" suaranya terhenti oleh deringan telepon.

"Puan Euis?" suara di ujung sana bertanya. "Bolehkah saya menjemput Puan kemari sekarang juga? Ada tongkang pengungsi baru saja terdampar di pesisir Melaka. Saya hanya sempat menghitung, ada dua puluh tiga orang budak di antara mereka."

*****

SKENARIO 2

Di Ujung Tanduk

Indonesia bagaikan matahari yang akan tenggelam. Langit memerah seakan disiram darah rakyat Indonesia yang menjadi korban kekejaman pemerintah dan aparatnya. Indonesia seperti kapal diterjang badai, dan pecah berantakan.

Waikiki, Hawaii, 4 Mei 2012.

Raden Sukarto, pensiunan jenderal yang sedang berlibur di Waikiki, terkejut mendengar berita pagi CNN bahwa Gerakan Riau Merdeka (GRM) memukul mundur TNI dan menduduki beberapa desa di pinggir kota Pekanbaru. Tampak dalam layar televisi, korban dari pihak TNI maupun Tentara Riau Merdeka (TRM) bergelimpangan di jalan-jalan yang menjadi kancah pertempuran. Perlawanan bersenjata Riau Merdeka dimulai tahun 2008, setelah upaya damai mengalami kegagalan. Korban dari kedua belah pihak diperkirakan lebih dari 30.000 orang. Jantung R. Sukarto berdebar-debar ketika mendengar salah seorang komandan TRM menyatakan bahwa tak lama lagi ibukota Riau akan jatuh.

“Ma,” seru Sukarto kepada istrinya yang ikut berlibur, “Riau akan jatuh.”

”Bagaimana CNN dapat menyiarkan berita dari Riau. Bukankah wartawan asing hanya boleh tinggal di Jakarta, itupun dengan pengamatan yang ketat sekali. Pemerintah tidak senang kejadian di Indonesia diliput wartawan,” tanya Ny. Mien Soekarto,

“Ada beberapa kemungkinan. Wartawan itu nekat menyamar sebagai turis, atau GRM menyelundupkan rekaman itu ke Singapura, dan dari situ disiarkan oleh CNN, atau dikirim lewat internet,” Surkato menjelaskan.

“Pa, lihat! Itu berita susulan dari Riau di CNN,” kata Mien.

***

Seorang anak muda berumur sekitar 23 tahun, yang Komandan Batalyon Lancang Kuning, tampak di layar televisi CNN. Ia bernama Ahmad Azzam, aktivis mahasiswa di Pekanbaru, yang bergabung dengan GRM tahun 2008. Wawancara dilakukan di desa pinggir Pekanbaru, dan baru bisa disiarkan setelah rekamannya diloloskan ke luar negeri. Setelah penyiar memperkenalkan Azzam, CNN mencuplik wawancara kecil dengannya.

Sukarto mendengar alasan Azzam bergabung dengan GRM. Secara garis besar Azzam merasa bimbang sebelum aktif dalam GRM. Ia mengaku pernah menjadi anggota Pramuka dan telah mengucapkan janji, bahwa demi kehormatannya, ia berjanji menjalankan kewajibannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),…. Dan menolong sesama hidup …” Azzam tampak bersedih, ketika ia menyatakan mempunyai banyak sahabat di Jakarta, Bandung, Malang dan Bali. Mereka bertemu dalam Jambore Nasional delapan tahun lalu. Ia berdoa, semoga tak seorang pun sahabatnya yang menjadi TNI di Riau.

Sukarto melihat mata Azzam berkaca-kaca, ketika ia menyatakan kecintaannya kepada kemanusiaan dan keadilan lebih tinggi daripada kecintaannya kepada NKRI. Banyak sahabatnya ditahan, tidak ada hukum di Indonesia, kekayaan dikuasai pejabat dan konglomerat. Kini ia malu menjadi orang Indonesia, dan memutuskan membela kemanusiaan. Bagi Azzam, negara dibuat untuk kebahagiaan manusia, bukan sebaliknya, manusia dikorbankan untuk kejayaan negara. Azzam memperkirakan beberapa hari lagi Riau akan jatuh, dan program pertama Riau Merdeka adalah menolong rakyat agar keluar dari penderitaan dan menciptakan kehidupan yang damai.

Kini, Sukarto menghela nafas panjang, ada rasa sedikit nyeri menusuk jantungnya. Ia raba dadanya kembali. Memang, minyak dan hasil perkebunan di Riau dikuras, tetapi rakyat tidak memperoleh manfaatnya. Rakyat kelaparan. Mereka yang protes ditangkap dan disiksa. Bahkan ia mendengar bahwa TNI masih menggunakan cara lama untuk menakut-nakuti aktivis perempuan, yaitu dengan menangkapinya dan memperkosanya, dan cara lain yang menghina martabat perempuan. Banyak juga aktivis di Riau yang hilang. Itu baru kasus Riau, belum lagi provinsi lain.

***

“Gila CNN memberi liputan tentang Riau sedemikian lama,” kata Soekarto.

“Itu tanda-tanda TNI akan kalah,” simpul istri R. Sukarto.

Ketika Sukarto mau mengambil minuman, ponselnya bergetar, dan di ujung sana terdengar suara Suratno. “Anda menonton CNN? Indonesia makin gawat.” Suratno juga pensiunan jenderal, yang menjadi komisaris beberapa perusahaan konglomerat Indonesia. Sejak tahun 2007, muncul mode berlibur ke luar negeri di kalangan konglomerat. Memang mahal, tapi nyaman. Nyaris tidak ada satu tempat wisata pun yang aman di Indonesia. Untuk tiba di tempat wisata, orang harus melewati perkampungan kumuh, dan menyaksikan alam Indonesia yang carut marut, dirusak oleh penguasa dan pengusaha.

“Mas Karto sudah baca buku Twilight in Indonesia, yang ditulis David Jones, wartawan Los Angeles Times. Kita pernah bertemu dengannya tahun lalu?”

“Belum, tapi saya sudah membelinya, sebentar lagi akan saya baca.”

Percakapan berhenti, Soekarto mengambil buku Twilight in Indonesia yang versi Indonesianya berjudul “Sandyakalaning Indonesia”. Buku itu dibelinya ketika ia tiba di Honolulu. Orang Indonesia hanya bisa membaca sisi lain Indonesia di luar negeri. Di Indonesia, media massa dijadikan propaganda pemerintah. Banyak radio, media cetak, bahkan televisi swasta yang ditutup, karena menyinggung penguasa. Lebih 200 wartawan dipenjara, dan sekitar 130 wartawan hilang diculik, di antaranya diduga meninggal dunia.

Soekarto pergi ke beranda dan mulai membaca bukunya.

***

Indonesia bagaikan matahari yang akan tenggelam. Langit memerah seakan disiram darah rakyat Indonesia yang menjadi korban kekejaman pemerintah dan aparatnya. Indonesia seperti kapal diterjang badai, dan pecah berantakan. Disintegrasi Indonesia semakin parah, setelah GRM mengangkat senjata tahun 2008, menyusul Aceh yang merdeka pada tahun 2006, dan Papua pada tahun 2007.

Keadaan Indonesia lebih parah daripada negara-negara Balkan, karena konflik yang terjadi bukan hanya antara daerah dan pusat, tetapi juga konflik antar-agama, antar-suku, buruh-majikan, pribumi-keturunan Cina. Konflik agama di Maluku menyebar ke Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Orang-orang Cina dikejar-kejar, hartanya dirampas. Konflik antar-suku juga menjadi-jadi. Orang Madura mati-matian melawan orang Dayak. Di Bandung, muncul gerakan anti-Jawa. Tragedi Perang Bubat diungkap lagi.

Pemerintah gagal meredam konflik horisontal, walaupun sudah menggunakan represi dan segala macam propaganda dan represi. Rakyat tidak percaya kepada pengadilan, yang berpihak kepada penguasa dan pengusaha. Pencuri ayam, atau pencopet, yang tertangkap dibantai ramai-ramai, kadangkala dibakar. Namun pencurian tetap terjadi. Seorang pencuri yang tertangkap sebelum dibantai mengatakan, sesungguhnya ia takut sekali waktu mau mencuri, karena kalau tertangkap berarti mati. Namun kalau ia tidak mencuri, ia kelaparan dan pelan-pelan akan mati juga. Oleh karena ujung-ujungnya akan mati, dan ia tidak kuat menahan lapar lagi, maka ia mencuri ayam.

***

David Jones menuturkan, malapetaka di Indonesia terjadi karena kegagalan reformasi yang dimulai tahun 1998. Pemerintahan Gus Dur tidak bertahan lama. Dengan berbagai alasan DPR meminta Sidang Istimewa MPR tahun 2001 untuk menjatuhkan Gus Dur.

Gus Dur dan para pendukungnya tidak tinggal diam. Mereka membongkar kasus korupsi dan politik uang lawan politiknya, terutama dari kelompok sisa-sisa laskar Orde Baru. Kasus-kasus korupsi yang dilakukan para mantan pejabat Orde Baru diajukan ke pengadilan. Pendukung Gus Dur menyatakan, pendukung setia Soeharto sok paling reformis, padahal mereka itu maling teriak maling. Tokoh PDI Perjuangan dilobi, agar jangan bergabung dengan kelompok yang pernah menindasnya.

Serangan balik Gus Dur tidak terlalu lama bergema. Apalagi tokoh-tokoh Orde Baru yang dituduh korupsi dibebaskan oleh pengadilan. Televisi swasta lebih sering menampilkan tokoh-tokoh anti-Gus Dur, meskipun sesekali ditampilkan pendukung Gus Dur yang kalibernya tidak sepadan. Ulasan televisi swasta sering menyudutkan posisi Gus Dur. Hal itu dapat dimengerti, karena mayoritas saham televisi swasta dikuasai keluarga mantan Presiden Suharto dan kroninya.

Pegawai negeri, swasta, pedagang, kaum professional, buruh, bahkan mahasiswa jengkel menyaksikan “akrobat” para elit politik itu. Mereka bosan mendengarkan atau membaca berita politik. Tiras media cetak yang menitikberatkan berita politik menurun. Liputan berita televisi kekeringan iklan karena ratingnya menurun.

***

Gus Dur diturunkan dari jabatannya dalam Sidang Istimewa MPR akhir 2001. Pendukung Gus Dur di Jawa Timur dan Jawa Tengah marah. Pertumpahan darah tak bisa dicegah, tapi dengan mudah dipatahkan oleh TNI dan Polri atas perintah Presiden. Belasan ribu kiai dan santri terbunuh, puluhan ribu lagi ditangkap. Nasib pendukung Gus Dur, seperti nasib orang PKI pada masa Orde Baru. Untuk mengatasi gejolak di kalangan umat Islam, pemerintah dan TNI merangkul kelompok Islam anti Gus Dur.

Presiden baru menyatakan Indonesia dalam keadaan darurat militer. Militer mengambil-alih kendali politik lagi, pasal-pasal dalam UU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) diperkeras kemudian diundangkan, pelaksanaan otonomi daerah ditunda, serta UU No.40/1999 tentang Pers diganti, sehingga pemerintah mempunyai wewenang mengontrol pers. Setelah itu media massa menjadi alat propaganda pemerintah.

Pemerintah melakukan kampanye anti-kemiskinan, dengan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan. Untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah dan DPR didorong untuk kembali ke UUD 1945 seperti teks aslinya, dan membatalkan seluruh amandemen yang dilakukan MPR. UUD 45 memberi kekuasaan kepada pemerintah untuk melakukan represi, demi kestabilan dan pembangunan.

Dalam prakteknya, penguasa berkolusi para pengusaha menumpuk kekayaan, sehingga muncullah konglomerat baru. Sesungguhnya mereka adalah konglomerat lama yang ganti baju, dan membeli asset mereka sendiri dari BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dengan harga yang murah. Oleh karena ingin cepat tumbuh, pemerintah mendorong industri berteknologi tinggi dan bermodal besar. Dengan kebijakan ini, Indonesia berharap segera bisa masuk ke dalam AFTA, pemerintah juga menutup mata pengurasan sumberdaya alam dan perusakan lingkungan. Hutan dibabat, kekayaan laut dikuras pukat harimau, bukit dan gunung digempur. Kekayaan alam dibawa ke Jakarta dan luar negeri, sementara itu orang-orang daerah menggigit jarinya. Hampir semua devisa negara dipakai untuk anggaran keamanan, dan membayar utang IMF. Dana pelayanan publik sangat kecil.

Keadaan ini membangkitkan kemarahan mahasiswa, aktivis ornop dan ormas lainnya. Mereka mengecam pengganti Gus Dur yang menghidupkan kembali rezim Orde Baru. Indonesia bagaikan lepas dari mulut harimau, masuk ke rahang buaya. Pemerintahan baru bagaikan Zombie Orde Baru. Namun protes itu segera ditindas, dan tidak bergema sedikit pun dalam media massa, kecuali dalam internet. Untuk itulah pemerintah membuat peraturan baru yang menakut-nakuti Internet Service Provider. Pemerintah menangkap para pengirim e-mail yang mengecamnya. Mereka disiksa, kalau ternyata salah tangkap mereka dilepaskan, kalau benar mereka dipenjara.

Untuk mengatasi gerakan mahasiswa, pemerintah memaksa mahasiswa kembali ke kampus. Pendidikan dan agama digunakan untuk menyeragamkan cara berpikir, dan memasyarakatkan wawasan bahwa orang yang berbeda pandangan itu adalah orang yang berbahaya. Pemerintah juga menghidupkan organisasi wanita yang dikontrol pemerintah, semacam Dharma Wanita, sebagai alat politik, dan kebijakan pemerintah tentang perempuan mendorong penguatan peran domestik perempuan.

Pemerintahan pengganti Gus Dur menyelenggarakan pemilu tahun 2004, dengan cara-cara Orde Baru, dan dengan pengalamannya yang berkali-kali, akhirnya partai sisa-sisa Orde Baru mampu mengungguli PDI Perjuangan, dan muncullah Orde Baru jilid II.

Raden Sukarto menarik nafas panjang, rasa nyeri di jantungnya agak berkurang. Perjalanan riwayat Indonesia bergerak dibenaknya. Ia turut menumpas gerakan separatis di daerah-daerah, korban yang jatuh banyak sekali. Untuk itu ia mendapat penghargaan pemerintah, berupa hak mengelola beberapa perusahaan besar. Ada buku lain yang berjudul “Balkanisasi di Indonesia”, karya Dr. Purnama Adi - aktivis yang melarikan diri ke luar negeri. Sukarto membeli buku itu di Bandara Changi, Singapura.

“Pa,” tergur istrinya, “Papa ke sini mau baca buku, atau jalan-jalan, sih.”

“Tentu mau jalan-jalan, tapi papa masih capai.”

“Okelah, papa istirahat dulu, saya mau jalan-jalan ke pantai.”

Begitu istrinya pergi, ia membuka kembali buku Purnama Adi.

***

Purnama Adi mengungkapkan proses disintegrasi Indonesia. Bulan Juli 2000, Theys Eluay, pemimpin Papua, menyatakan jika Gus Dur digusur, Papua melepaskan diri dari Indonesia. Ia berhasil melarikan diri ke luar negeri, tapi TNI menangkapi teman-temannya. Gerakan Papua Merdeka (GPM) segera ditumpas, dan angkatan bersenjatanya masuk hutan.

Keadaan darurat militer di seluruh Indonesia, yang diumumkan setelah pecah kerusuhan di Jawa Timur dan Jawa Tengah akibat digusurnya Gus Dur tahun 2001, dipakai alasan untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Korban berjatuhan di kedua belah pihak, dan rakyat makin banyak yang mendukung GAM. Pengalaman yang bertahun-tahun, dan pasokan senjata dari luar negeri, membuat GAM mampu mengisolasi TNI di kota. Kampanye anti-TNI disebarkan lewat kaset dan fotokopi. Jalur logistik dan komunikasi TNI di lapangan dipotong.

Biaya yang tinggi dalam operasi militer di Aceh amat memberatkan anggaran belanja pemerintah. Indonesia tinggal memilih, mundur dari Aceh, atau makin banyak prajurit TNI menjadi korban. Ketika perlawanan rakyat Aceh makin sengit, GPM mulai menunjukkan kekuatannya. Kota Sorong mendapat gempuran paling berat, sedang kota-kota lainnya tak luput dari gangguan. Kota-kota bagaikan terapung-apung di atas rimba belantara, tempat TNI bertahan.

Pemerintah Jakarta harus memilih, mempertahankan Aceh atau Papua, atau melepaskan kedua-duanya. Kekurangan dana memaksa TNI meninggalkan Aceh, dan Banda Aceh jatuh ke tangan GAM, tanggal 11 Juni 2007. Anggota TNI yang tidak terangkut pesawat dan kapal ditawan. Afghanistan dan Lybia mengakui kemerdekaan Aceh, yang disusul oleh negara-negara lain. Tahun 2008 Papua memproklamasikan kemerdekaannya, setelah mengusir TNI. Pada saat yang hampir bersamaan Gerakan Riau Merdeka menggunakan perlawanan bersenjata terhadap Republik Indonesia. Perhatian pemerintah untuk mengatasi perjuangan kemerdekaan daerah-daerah terpecah karena konflik rasial di P.Jawa, dan Medan. Hampir semua kekayaan yang dikumpulkan negara, digunakan untuk membiayai operasi keamanan.

***

Kepala Soekarto terasa pening, otot-otot leher di tengkuknya terasa kaku. Rasa nyeri di jantungnya terasa lagi, ia mengusap dadanya. Ia bangkit dari tempat duduk menuju kamar tidur, waktu berjalan, kakinya terasa berat. Ia berpikir, ia harus memberi tahu istrinya dan menghubungi dokter. Perlahan-lahan ia duduk di tepi tempat tidur, dan saat itu CNN menyiarkan stop press, bahwa Pakanbaru jatuh dan GRM memproklamasikan kemerdekaannya. Tampak di layar televisi komandan TNI menandatangani penyerahan diri, beserta seluruh senjatanya.

Walaupun kepalanya bertambah pening, dan dadanya makin nyeri, wajah komandan itu menarik perhatiannya. “Bagio,” desisnya. Bagio adalah adik bungsu R. Soekarto yang karirnya cemerlang dalam TNI. Jantung Sukarto berdegup makin kencang, jantungnya makin nyeri, dan tiba-tiba nafasnya terasa tercekik. Ia terkulai dan ambruk di lantai. Dari pantai, angin menyerbu ke dalam kamar. Tirai berkibar-kibar.

***

SKENARIO 3

Mengayuh Biduk Retak

Ketakutan akan pertumpahan darah akibat perpecahan di Indonesia, memaksa orang untuk duduk di meja dialog. Hasilnya adalah otonomi daerah seluas-luasnya, dan penuntasan demokratisasi. Keserakahan dan penumpukan kekayaan pada segelintir orang sering terjadi, dan banyak di antara pelakunya lolos dari jeratan hukum.

Pukul 09.00, 1 April 2008, PT Mega Steel Nusantara, Cilegon, Banten.

Frans Numbere, Sekretaris Serikat Buruh PT Mega Steel Nusantara tergesa-gesa membuka surat dari pihak manajemen. PT Mega Steel Nusantara adalah industri berat raksasa yang memasok bahan baku industri manufaktur di Indonesia, dan beberapa negara lain. “Mereka menolak menaikkan upah buruh sebesar 40%, dan hanya mau 10%,” kata Frans. “Ini pernyataan perang,” seru Situmorang, Koordinator Lapangan (Korlap) yang menggerakkan pemogokan buruh sejak bulan Februari lalu.

Keesokan harinya, koran lokal memuat penjelasan pihak manajemen tentang kebijakan perusahaan yang hanya menaikkan upah 10%, dan memberi ultimatum, jika pada tanggal 7 April, buruh tidak bekerja kembali, maka pihak manajemen menganggap buruh menolak. Jika hal itu terjadi maka perusahaan akan ditutup, dan seluruh buruh akan diberhentikan, di-PHK.

Sejak pagi buruh melakukan demonstrasi besar-besaran. Polri datang melerai konflik dan mengusulkan agar pimpinan buruh bermusyawarah dengan pihak manajemen. Musyawarah itu gagal mencapai mufakat tentang kenaikan upah buruh, namun mereka setuju untuk mengundang pihak ketiga sebagai penengah. Hasil pertemuan antara penengah, buruh, dan pihak manajemen menghasilkan kesepakatan, bahwa pihak manajemen hanya menaikkan upah buruh 10%, tapi memberi kesempatan kepada buruh –secara pribadi maupun organisasi- untuk turut mempunyai saham perusahaan.

***

Studi kasus PT Mega Steel Nusantara dua tahun yang lalu itu dibahas di dalam Simposium “Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2010-an” di Banjarmasin, 10 Januari 2010. Kasus itu memberi pelajaran kepada manajemen dan buruh untuk menyelesaikan konflik di meja perundingan. Buruh turut menjadi pemilik perusahaan, dan aksi pemogokan berkurang. Para pengusaha sadar, bahwa tuntutan buruh yang paling dasar adalah keadilan dan kewajaran, bukan sekadar besarnya upah. Jadi, yang diperlukan adalah manajemen keuangan yang lebih transparan, dan hal itulah yang mendorong makin hari makin banyak perusahaan yang memberi kesempatan kepada buruhnya untuk turut memiliki saham, atau perusahaan itu langsung go public.

Dalam simposium itu, Ketua Umum Kadin, Sandy Waraow mengatakan, kasus itu memberi pelajaran, bahwa cara bersaing dengan menekan upah buruh harus ditinggalkan, dan perusahaan didorong untuk mengembangkan cara bersaing dengan meninggikan mutu produk atau jasa. “Sebagai contoh adalah Mega Steel Nusantara, kaum buruhnya menanamkan dana pemogokannya menjadi saham perusahaan. Walaupun persentase suara buruh tidak besar dalam RUPS, gagasannya mempengaruhi cara berpikir pemilik modal lainnya, sehingga tahun lalu upah mereka naik 30%, ditambah asuransi pensiun dan asuransi kecelakaan. Kenaikan upah itu adalah kompensasi dari unjuk kerja para buruh yang sangat baik,” katanya.

“Apa yang terjadi di Mega Steel Nusantara diikuti oleh perusahaan lainnya. Daya beli kaum buruh meningkat sehingga mereka mampu menabung dan belanja lebih banyak. Hal itu membuat pasar makin berkembang, sehingga investor asing berdatangan, merelokasi industrinya untuk turut memasarkan produknya. Kebijakan ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan mendorong orang berlomba-lomba untuk turut tumbuh. Tugas pemerintah hanya menjadi fasilitator bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu bersaing, dengan membantu mereka dalam penelitian dan pengembangan,” tambah Ketua Umum Kadin itu, dengan cara itu Indonesia dengan penuh keyakinan memasuki persaingan di pasar dunia, dalam AFTA maupun WTO.

***

Salah satu makalah dalam simposium itu mengungkapkan, bahwa upaya memacu pertumbuhan bukan kerja mudah bagi Indonesia, setelah ekonomi Indonesia terpuruk pada tahun 1997-1998. Pemerintahan Gus Dur mewarisi kehancuran perekonomian dan kekacauan moral masyarakat. Beberapa kali usaha pemerintah menghapus subsidi BBM dan listrik ditentang masyarakat. Tarif listrik berhasil dinaikkan pertengahan tahun 2000, tapi kenaikan harga BBM ditunda.

Masalah terberat adalah masalah beras dan gula. Mengapa produk Indonesia lebih mahal daripada produk Thailand, India, dan Vietnam, padahal produk luar negeri harus dibebani ongkos angkut, pergudangan, dan biaya masuk sebesar 25%. Ahli-ahli pertanian menyempurnakan cara berproduksi beras dan gula, dan pada tahun 2003 kedua produk itu mampu bersaing kembali, meskipun masih untuk pasar dalam negeri.

Upaya pemulihan ekonomi Indonesia masa Gus Dur sangat tidak mulus karena diganggu oleh ketegangan di lingkungan elite politik. Hampir setiap Sidang Umum Tahunan MPR kursi kepresidenan Gus Dur terancam. Sebagian besar energi elit politik dipakai untuk bertikai. Masyarakat –khususnya golongan professional dan pekerja- merasa jenuh dan jemu menyaksikan perdebatan politik. Mereka mengubah orientasinya, daripada menyalahkan pemerintah, lebih baik melakukan upaya mandiri memperbaiki keadaan ekonominya. Kebijakan pemerintah dianggap memadai asal tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Banyak asset yang tidur pada saat krisis ekonomi menghantam pada tahun 1998, awal tahun 2003 mulai bergerak lagi, dan di akhir 2005 sudah full capacity. Bersamaan dengan pendayagunaan asset tidur, investasi baru berdatangan pada tahun 2002, dan mulai dilaksanakan pada pertengahan 2003.

***

“Gambaran yang disampaikan para pembicara terdahulu, adalah gambaran manis tentang Indonesia,” kata Emmy Cahyono, peneliti ekonomi independen, dalam simposium itu. “Sesungguhnya potret ekonomi Indonesia tahun 2010 masih menyakitkan. Masyarakat yang diwakili ornop, organisasi kemasyarakatan, dan terutama masyarakat adat, sampai saat ini masih belum puas.” Ketimpangan antara kaya dan miskin masih lebar, terjadi penumpukan kekayaan pada segelitintir orang. Otonomi Daerah belum terlaksana dengan baik. Sumber daya alam dikuras tanpa memperhatikan kelestariannya. Hukum adat belum diterapkan di daerah masing-masing sepenuhnya, karena sebagian besar dalam proses dijadikan hukum positif oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Emmy mengungkapkan, ekonomi Indonesia memang tumbuh, tapi menumpuk pada segelintir “konglomerat baru”. Sesungguhnya mereka adalah konglomerat lama pada masa Orde Baru yang memakai “baju baru”, yaitu dengan membeli perusahaan kecil di luar negeri. Grup perusahaan mereka “hancur” dan berada dalam penanganan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Sebagaimana kebiasaan Orde Baru yang memark-up nilai barang, demikian pula para konglomerat itu menghargai perusahaannya. Suatu perusahaan yang berharga 100, sebenarnya hanya 30, dan setelah tidak beroperasi akibat krisis ekonomi, oleh BPPN, perusahaan itu dihargai 10. Ketika BPPN menjual perusahaan-perusahaan yang berada di bawah penanganannya dengan harga yang murah, yaitu sekitar 10% dari nilai semasa Orde Baru, datanglah “konglomerat baru” dari luar negeri yang memborongnya. Walaupun sudah banting harga dan upaya lainnya, BPPN tetap gagal menepati batas waktunya, yaitu tahun 2004, sehingga perlu diperpanjang sampai 2006. Kegagalan BPPN itu disebabkan banyak hal, tapi yang menonjol dua hal, yaitu keamanan dan kelambatan DPR memberikan jalan pemecahan. Keadaan itu sangat mengecewakan masyarakat, ternyata ikhtiar mencapai pertumbuhan bergeser menjadi penumpukan kekayaan pada orang yang itu-itu juga.

Upaya pemerintahan Gus Dur untuk mengadili para koruptor Orde Baru, yaitu mantan Presiden Suharto, anak-anaknya, dan kroni-kroninya, tidak memuaskan masyarakat. Hampir semua koruptor lolos dari jeratan hukum. Dari penelitian para pengamat hukum, pengadilan para koruptor itu gagal karena hampir semua undang-undang yang dibuat semasa Orde Baru memberi kesempatan tindak korupsi. Kegagalan itu juga disebabkan oleh mafia peradilan. Terkadang jaksa dibayar untuk mengajukan tuntutan yang lemah, terkadang hakim dibeli untuk memenangkan koruptor.

***

Emmy Cahyono mengungkapkan, kekuatan ornop, mahasiswa dan ormas lainnya sebagai kekuatan reformis, berhadapan dengan LSM jadi-jadian, yang lahir dan hidup dari proyek ke proyek, atau bahkan dibayar untuk menyuarakan kepentingan sisa-sisa Orde Baru. Sisa-sisa Orde Baru sering menggunakan tema “Menggusur Gus Dur dengan Menggempur Rupiah”, dan sebagian lagi mencetak uang palsu. Kekuatan reformis terus bergulat, dengan menggunakan dua ujung tombak, yaitu mendorong tumbuhnya pers alternatif di kota-kota besar dan pers lokal di tiap-tiap kabupaten, serta class action dengan mengandalkan pengadilan.

Seringkali mereka “babak belur” dalam persidangan di pengadilan. Dengan bantuan radio/koran lokal mereka maju terus membongkar kasus ketidakadilan. Mereka tak bisa mengandalkan televisi swasta yang dimiliki keluarga mantan Presiden Soeharto, yang menjadi corong kekuatan Orde Baru untuk menghambat proses reformasi.

Sedangkan kelompok radikal memilih unjuk rasa. Hampir setiap hari, di setiap kota, terjadi demonstrasi yang menggugat masalah KKN. Mereka sering dilawan kelompok massa yang diduga dibayar para koruptor. Bersamaan dengan itu mereka mendorong penyempurnaan isi perundangan untuk memulai penegakan supremasi hukum, membasmi mafia peradilan dan membangun budaya hukum. Satu demi satu undang-undang disempurnakan. Tekanan universitas, ornop dan media alternatif memaksa para elit politik mengganti para penegak hukum yang ada, dengan yang lebih bersih dan mempunyai komitmen tinggi untuk menegakkan supremasi hukum.

***

Masalah lain yang dihadapi Gus Dur adalah separatisme. Aceh dan Papua menyatakan kemerdekaannya. Pemerintah pusat menolaknya, dan menawarkan otonomi daerah seluas-luasnya. Pemerintah bertekad melakukan desentralisasi secara bertahap melalui otonomi daerah, dan memberdayakan peranan masyarakat.

Prof. Dr. Darrussalam dari Universitas Lampung mengungkapkan, Indonesia berhasil menuntaskan otonomi daerah pada tahun 2009, sehingga pemerintah pusat hanya memegang residual power, yaitu pertahanan, politik luar negeri, dan moneter. Negara kesatuan tetap dipertahankan untuk menghindari perpecahan, tapi nyaris semua unsur federalisme diterapkan.

Rakyat khawatir, jika Indonesia pecah seperti sebelum dijajah Belanda, maka banjir darah akan terjadi akibat perang antar negara baru. Jawa mungkin retak menjadi beberapa negara. Orang segera teringat konflik Pajajaran melawan Majapahit, Mataram di pedalaman Jawa Tengah melawan pedagang pesirir utara Jawa. “Cukuplah sudah korban di Maluku, Poso, Aceh dan daerah lain,” kata Darrussalam, “Ketakutan akan pertumpahan darah akibat Balkanisasi di Indonesia itulah yang mendorong partai-partai politik melaksanakan otonomi daerah sesuai UU No.22/1999 dan UU No.25/1999. Semua orang sadar, kedua undang-undang itu kurang sempurna, tetapi penundaan otonomi daerah dapat mendorong disintegrasi bangsa. Daerah-daerah memilih pelaksanaan otonomi daerah secepatnya dan disempurnakan sambil berjalan.”

Periode 2001-2003 merupakan masa transisi yang kritis, para cendekiawan dan budayawan menggaris-bawahi, masalah daerah bukan hanya masalah pembagian uang dan wewenang, tetapi lebih dalam lagi, yaitu menyangkut budaya, adat, dan masalah tanah. Beberapa tokoh mengambil inisiatif menyelenggarakan Kongres Budaya Nusantara secara bertahap dalam bentuk Kongres Budaya Regional. Hasil terpenting dari rangkaian Kongres Budaya Regional itu adalah kehendak untuk membakukan hukum adat menjadi hukum positif di daerah masing-masing, semacam Peraturan Daerah, dan merumuskan hubungan hukum adat itu dengan hukum nasional. Masalah yang paling rumit adalah masalah pertanahan. Dengan munculnya hukum adat, maka peraturan pertanahan di tiap daerah berbeda-beda. Proses dialog itu, tutur Darrussalam, diperkirakan akan terus berlangsung pada tahun 2010-2020, sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat.

Di sisi lain kondisi perempuan diperbaiki. Tuntutan aktivis perempuan diakomodasi oleh pemerintah dalam bentuk produk peraturan perundangan yang sensitif terhadap perempuan serta mengadakan upaya penyadaran pada aparat penegaknya. Kadangkala upaya itu mendapat tantangan dari kelompok-kelompok yang mendapat dukungan elit dengan mengatasnamakan agama.

***

Sementara itu, Prof. Dr. Wangsanegara, SH dari Mataram, Lombok, mengungkapkan bahwa yang menyelamatkan Indonesia saat ini adalah semangat demokrasi. “Dalam sepuluh tahun terakhir,” kata pakar hukum itu, “bersamaan dengan upaya penegakan supremasi hukum dan perbaikan ekonomi, MPR RI meletakkan landasan kehidupan demokrasi dengan mengubah UUD 1945, yaitu menghilangkan pemusatan kekuasaan pada presiden, dan memasukkan perlindungan hak asasi manusia. Bahkan pasal 28 UUD 1945 diubah, kemerdekaan pers dijamin konstitusi, sehingga pers berfungsi sebagai pilar ke empat dalam menegakkan negara. MPR RI juga menetapkan pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung.” TNI menjadi tentara professional, dan berfungsi sebagai pertahanan negara, sehingga sejak 2004 tidak ada lagi Fraksi TNI dan Polri dalam lembaga legislatif. Sedangkan lembaga legislatif pun mengalami perubahan mendasar. MPR ditiadakan, lembaga legislatif menjadi dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil partai politik. Anggota DPD dan DPR dipilih melalui pemilu dengan sistem distrik.

Dengan landasan demokrasi itu, tokoh-tokoh politik didorong menggunakan dialog dalam gedung perwakilan atau dalam diskusi umum dalam menyelesaikan konflik. Namun karena dialog itu memerlukan waktu, terkadang orang tidak sabar, sehingga terjadi konflik fisik dalam masyarakat. Ketegangan antara pusat dan daerah tidak pernah reda, bahkan diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2010-2020.

Pemerintah dan para politisi berusaha sekuat tenaga menangani pelanggaran hak asasi manusia, terutama di Aceh, Maluku, dan Papua, tetapi upaya itu memakan waktu yang lama. Banyak keputusan pengadilan yang tidak memuaskan masyarakat, sehingga proses peradilan dianggap sebagai sandiwara. Luka-luka pelanggaran HAM masih terasa menyakitkan tahun 2010, dan jika tidak ditangani secara hati-hati, maka konflik horisontal akan semakin parah, bahkan sulit disembuhkan lagi. Salah satu ikhtiar untuk menyelamatkan Indonesia dari disintegrasi adalah pemberlakukan hukum Islam di Aceh, tahun 2003. Praktek pelaksanaan hukum Islam ini memuaskan GAM, dan pada tahun 2004 semua anggota GAM diintegrasikan ke dalam TNI atau Polri. Papua pun mengurungkan niatnya untuk memisahkan diri, karena Gus Dur tidak jadi digusur, dan mengundurkan diri dari percaturan politik setelah masa jabatannya berakhir.

***

Simposium Banjarmasin menghasilkan retrospeksi dekade pertama abad 21 di Indonesia, dan menjadi salah satu acuan dasar untuk menuju dekade berikutnya. Dr. Muhammad Antasari, Ketua Panitia Pengarah, menyimpulkan bahwa keadaan masih merisaukan. “Kita harus hati-hati, kelalaian dalam penegakan keadilan akan bisa merusak kehidupan kita semua. Ketegangan sosial masih tinggi, penumpukan kekayaan di segelintir orang masih terjadi. Keadilan hanya bisa ditegakkan dengan supremasi hukum dan kemerdekaan memperoleh informasi.”

"Di mata dunia," kata Antasari, "peradilan Indonesia dianggap panggung sandiwara yang meloloskan koruptor dari jeratan hukum. Rakyat yang kecewa seringkali melakukan pengadilan rakyat. Adili koruptor dan pelanggar HAM, hukum mereka dengan hukuman setimpal, jika Indonesia ingin tetap ada di muka bumi ini.”

***

SKENARIO 4

Lambat Tapi Selamat

Kehendak untuk bersepakat secara nasional muncul seperti tak terduga. Kekerasan mereda. Keadilan menjadi landasan untuk menyelesaikan konflik. Pertumbuhan ekonomi tidak menyolok, tetapi pemerataan berlangsung sampai ke daerah-daerah. Rupiah masih lemah, sekalipun cukup stabil. Di antara itu semua, hal yang paling nyata adalah negara tidak mengambil alih urusan yang dapat dilakukan masyarakat. Negara hanya mendukung dan melengkapkan usaha masyarakat untuk menjamin prasyarat kehidupan yang tenteram.

Brebes, Jawa Tengah, Juli 2012.

"Selesai juga pekerjaan kita," kata Sutan Munaf sambil memasuki ruang pertemuan di kantornya yang sederhana. Beberapa anggota organisasi non-pemerintah (ornop) "Petani Mandiri” sedang berbincang-bincang dengan petani untuk membicarakan persiapan rapat anggota koperasi bawang dan cabe. Mereka menunggu hasil analisis data yang dikerjakan Munaf.

“Setelah ada pusat data supply & demand untuk pertanian,” kata Munaf, “Petani tidak lagi seperti berjudi. Tidak ada gejolak harga yang mengerikan. Dulu mereka bisa kaya mendadak, atau miskin mendadak. Begitu mereka jatuh miskin karena harga-harga jatuh, lintah darat datang menerkam."

"Dengan data itu petani bisa mengatur produksinya dan melakukan peragaman pertanian. Apalagi berbagai jenis bibit unggul sekarang bisa diperoleh dengan harga murah di lembaga-lembaga pengembangan di mana-mana. Petani tidak lagi bergantung kepada satu lembaga tunggal seperti Bulog," sambung Surti, petani cabe dari desa Sumowono, Ambarawa.

Semua bentuk monopoli sudah dihapuskan sejak tahun 2001. Pemerintah juga menerima desakan ribuan petani, peneliti, dosen, aktivis organisasi non pemerintah, dan mahasiswa, untuk menaikkan anggaran penelitian di bidang pertanian.

Munaf ingat, mereka berhasil meminta pemerintah agar memberi proteksi untuk beras dan gula, serta memberikan subsidi BBM untuk angkutan umum. Mereka bukan menolak persaingan bebas, tetapi harga beras dan gula impor yang jauh lebih murah daripada harga lokal, mematikan pendapatan petani. Waktu itu Presiden Gus Dur sempat menganjurkan agar petani tebu beralih dulu ke tanaman lain.

Sesuai perencanaan, para peneliti memerlukan dua tahun sebelum dapat memastikan bahwa penelitian atas bibit yang lebih baik, pupuk yang lebih murah, dan rangkaian produksi yang lebih efisien, bisa berhasil. Selama dua tahun itulah pemerintah diharapkan memberikan bantuan melalui kebijakan proteksi, sekaligus meningkatkan anggaran penelitian.

Negara-negara asing mengecam kebijakan proteksi, dan meminta Indonesia membuka pasarnya secara penuh. Namun, dengan membaiknya situasi keamanan serta munculnya kepastian hukum, Indonesia berhasil untuk menarik investor asing. Kepercayaan dunia luar tumbuh kembali. Ketika pemerintah mencabut proteksi tebu dan gula, serta subsidi BBM pada tahun 2004, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sudah berhasil menyelesaikan restrukturisasi perbankan, sesuai dengan mandat yang ditetapkan IMF (International Monetery Fund).

BPPN bisa menyelesaikan tugasnya karena ada kesepakatan politik dari semua pihak untuk melepaskan diri dari tekanan IMF. Desakan masyarakat dan pers amat besar, sehingga para politikus tidak bisa memanfaatkan persoalan penanganan utang itu sebagai gelanggang baru politik mereka. Pengampunan utang yang diberikan kepada beberapa pihak swasta memang sempat menimbulkan banyak perdebatan, tetapi dengan penanganan yang terbuka dan adil, masyarakat akhirnya menerima kebijakan itu.

Waktu itu tidak terbayangkan oleh Munaf, bahwa universitas serta lembaga penelitian dan pengembangan di daerah bisa tumbuh, bahkan menjadi pusat keunggulan.

Universitas Pattimura di Ambon sekarang merupakan salah satu pusat pengkajian kelautan untuk Indonesia Timur. Di sana juga berdiri pusat pengembangan budaya yang menggali sejarah dan jati diri masyarakat Maluku. Sepuluh tahun yang lalu, pertikaian berdarah antara kelompok Muslim dan Kristen di Maluku menyebabkan universitas ini hancur. Ribuan orang menjadi korban; ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi ke pulau-pulau di sekitarnya.

Setiap hari televisi dan media cetak memuat berita kekerasan, kasus korupsi yang membuat mata membelalak, atau komentar pejabat dan tokoh politik. Di Jakarta Selatan, masa membakar tubuh pencuri motor; di Aceh, tentara menembak orang sipil yang dituduh anggota GAM; di pemerintahan, kebocoran anggaran mencapai 200 trilyun rupiah dalam setahun terakhir ini.

***

"Aduh, aku mual mendengar berita," kata Bibi Romlah. Munaf tidak kaget lagi melihat bibinya berlari ke kamar sambil memegangi perut. "Bapak-bapak politik itu berbuat apa pula? Lihat, anak-anak kurang makan, tidak bisa sekolah, rumahnya hancur, orang tuanya dibunuh…."

Munaf justru terkejut waktu Bibi Romlah pamit ke suaminya, untuk pergi ke Palembang. "Ikut perayaan hari Ibu," katanya, "Ramai-ramai rombongan pengajian." Bibi Romlah belum pernah meninggalkan Ogan Komering, Sumatera Selatan. Namun ia lebih kaget lagi ketika tiga hari kemudian mendengar bahwa bibinya ikut demonstrasi. Ada ribuan ibu dan anak-anak mendatangi gedung DPRD di kota Palembang. Dari berita televisi, Munaf tahu bahwa aksi ibu-anak itu berlangsung serempak di kota-kota besar di Indonesia. Di Jakarta, mereka mendatangi kantor-kantor pejabat pemerintah dan partai-partai politik.

"Anak kami meninggal ditembak. Kalaupun upaya kami untuk memperoleh keadilan belum berhasil, paling sedikit tidak ada lagi korban jatuh," seorang ibu berkata dengan mata berkaca-kaca. Ia mendekap foto anak laki-laki satu-satunya yang mati ditembak dalam tragedi Semanggi 1998.

Di Surabaya, Mataram, dan Medan, aksi itu dihalau dengan kekerasan. Beberapa ibu dibawa ke rumah sakit karena pingsan; sebagian akibat dorongan aparat, sebagian lagi akibat kepanasan. Keesokan harinya, sebagai protes terhadap tindak kekerasan aparat, lebih banyak lagi perempuan dan anak-anak turun ke jalan. Para pemuka agama datang bergabung dan memimpin doa bergantian. Demikian seterusnya selama 6 hari.

Selama enam hari tersebut pers nasional dan internasional memuat berita itu besar-besaran. Pers menilai peristiwa itu sebagai tantangan untuk para elit politik, agar menunjukkan jati diri sebagai pemimpin. Kapolri meminta maaf. Agamawan, tokoh adat, dan tokoh partai mulai berdialog. Beberapa aktivis ornop mengingatkan, bahwa persoalan terberat untuk Indonesia adalah masalah keadilan dan penghormatan terhadap marbatat kemanusiaan, oleh karena itu segala sesuatu harus diukur dari kemaslahatan manusia.

"Indonesia lahir bukan karena ada suku bernama Indonesia," tutur seorang guru perempuan dari Yogyakarta, dalam sebuah dialog yang juga dihadiri Munaf. "Indonesia lahir karena ada kehendak dari berbagai daerah, suku, agama, dan asal usul, untuk bersama-sama membebaskan diri dari penderitaan akibat penindasan penjajah. Jika kini persatuan ini membahayakan keselamatan manusia, masih perlulah dipertahankan? Sebaliknya, jika perpecahan ternyata menjatuhkan lebih banyak lagi korban, kita harus bisa mencari jalan untuk berdamai."

Rakyat bosan mendengar kericuhan politik. Jawaban Gus Dur atas interpelasi DPR mengenai diberhentikannya dua menteri, dinilai tidak memuaskan. Akan tetapi, mereka menerima permintaan maaf Gus Dur. Sementara itu, tersiar kabar bahwa persediaan BBM di seluruh Indonesia hanya tinggal untuk sepuluh hari. Sebuah koran ibukota membuat angket. Hasilnya, rakyat menghendaki para pemimpin mengubah cara memandang dan menyelesaikan persoalan.

***

Munaf tersenyum.

Entah karena dipicu oleh aksi ibu dan anak itu, atau bukan, para elit politik memutuskan untuk berdialog sampai ke daerah-daerah. Mereka akhirnya berpegang ke sebuah kesepakatan, bahwa satu-satunya alasan bagi kehadiran sebuah negara adalah kepentingan umum. Karena itu, negara mempunyai arti sejauh berguna untuk masyarakat, karena negara bukan perusahaan yang bertugas menguntungkan para pengurusnya, .

Dalam dialog, muncul banyak ketegangan menyangkut UU No.22/1999 dan No.25/1999 tentang otonomi. Pemerintah daerah dan banyak ornop mempermasalahkan sikap mendua pemerintah dalam memberikan wewenang. Lepas dari itu, semua pihak sepakat untuk segera memberlakukan UU ini, sambil melakukan revisi secepatnya. Pemerintah pusat hanya menangani pertahanan, politik luar negeri, dan moneter. Peran teritorial TNI dan Polri dikurangi; Babinsa, Ratih serta Kamra dihapuskan. Sekalipun demikian, baru pada 2007 TNI sepenuhnya kembali ke fungsi pertahanan.

Setahun sejak otonomi diberlakukan itulah, Munaf dan teman-temannya memutuskan pindah ke Brebes. Di sana mereka yakin akan bisa bekerja lebih efisien dan efektif karena dekat dengan petani. Banyak ornop dari kota-kota lain memilih bergabung dengan mitra kerja mereka di daerah, dan pemerintah daerah mengundang banyak tenaga ahli. Universitas Tanjungpura di Kalimantan Barat misalnya, menandatangi kesepakatan kemitraan pengembangan keahlian dengan Universitas Teknologi Toyohashi di Jepang. Sesuai rencana, pada tahun 2003 pemda Kalimantan Timur mengalokasikan penghasilan minyak dan gas bumi untuk beasiswa bagi mahasiswa dari daerah lain yang ingin memperdalam bidang kehutanan. Putera-puteri Kaltim pun tidak perlu ke Jawa untuk melanjutkan pendidikan.

Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi ini jualah yang ikut menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Untuk masyarakat daerah, otonomi dilihat sebagai komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan memberikan kepastian pengelolaan sumberdaya alam. Dengan otonomi, daerah dapat mengindentifikasi persoalannya sendiri dan merumuskan pemecahannya. Kalau tidak ada otonomi, nelayan Pantai Utara Jawa dan pantai Timur Sumatera mungkin belum berhasil mengembangkan budidaya maritim pada tahun 2007. Padahal budidaya itulah yang mengurangi ketergantungan nelayan terhadap penangkapan ikan di laut lepas.

Ketika hak adat dan ulayat masyarakat juga mendapatkan pengakuan, lembaga-lembaga adat ternyata dapat berperan untuk mengaktifkan pelestarian lingkungan. Di Maluku, misalnya, budaya Sasi mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Daerah berkembang lebih cepat setelah ada perampingan birokrasi. Sementara penguatan sarana infrastruktur komunikasi dan perhubungan, termasuk membuka pelabuhan-pelabuhan besar, memperlancar lalu lintas ekspor. Perusahaan multinasional mulai membuka cabang di daerah-daerah. Pariwisata berkembang dengan sendirinya. Perkembangan ini menyebabkan kebutuhan energi di daerah meningkat. Beberapa daerah mendirikan pusat pengkajian dan pemanfaatan energi alternatif seperti tenaga air dan panas bumi. Dengan perbaikan tata niaga dan risiko eksplorasi, energi panas bumi menjadi lebih kompetitif. Pemerintah mengeluarkan kebijakan penggunaan komponen lokal sebanyak mungkin di dalam pengembangannya, dan pajak yang diperoleh dari panas bumi dikembalikan untuk membiayai pengembangan itu.

Mulanya, otonomi memunculkan "aji mumpung." Banyak bupati berkolusi dengan anggota DPRD untuk mengambil keuntungan dari proyek-proyek daerah. Namun pers semakin cermat menuliskan setiap bentuk penyalahgunaan jabatan. Dengan mendirikan berbagai lembaga mandiri seperti "pengawas pemerintah," gerakan konsumen", masyarakat ikut membongkar struktur ketidakadilan yang ada dalam hubungan-hubungan kekuasaan. Tuntutan untuk mereformasi UU agraria, misalnya, mengubah alokasi pembagian aset, sehingga kemunculan raja-raja kecil daerah dapat dicegah

***

Dialog yang paling alot berlangsung antara pemerintah dan daerah konflik seperti Aceh, Papua Barat, dan Riau. Untuk orang Aceh dan Papua, masalahnya bukan semata-mata terletak dalam otonomi khusus. Mereka tidak memerlukan penyelesaian yang sekadar "mengurangi keresahan," melainkan penyelesaian yang didasarkan atas prinsip penghormatan terhadap hak serta sejarah masyarakat. Selama perundingan berlangsung, pemerintah menyiapkan perangkat yang diperlukan bagi penyelesaian pelanggaran HAM. Termasuk di antaranya adalah UU Pengadilan HAM, serta UU perlindungan saksi dan korban. Masyarakat dan pemerintah juga menyiapkan kemungkinan untuk pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Perwakilan korban ikut mengusulkan, siapa yang akan duduk di dalam komisi itu. Banyak ornop dan lembaga keagamaan menyiapkan rumah pemulihan untuk korban, khususnya perempuan dan anak-anak.

Munaf ingat, itulah awal mula ia setiap hari membaca di koran, mendengar di radio, atau menonton di televisi, cerita-cerita pengakuan dari para korban tentang kekerasan yang mereka alami. Ada banyak sekali proses pengadilan, sekalipun lebih banyak kasus yang tidak bisa sampai ke pengadilan, karena berbagai alasan. Sampai saat ini, proses penyelesaian hukum untuk berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lampau itu, masih berlangsung. Sedangkan penyelesaian politiknya sudah selesai pada akhir tahun 2002.

***

Sesudah Gus Dur turun dari kursi kepresidenan, pemerintah yang baru menerapkan kebijakan pemerataan ekonomi. Ketika otonomi mulai diterapkan, masyarakat mendesak agar pemerintah tetap membuat kebijakan nasional yang menjamin kemudahan untuk pengembangan usaha kecil. Pembangunan daerah lewat otonomi berhasil membuka akses pasar karena sarana transportasi dan informasi tersedia sampai ke desa-desa. Ini diikuti dengan kebijakan bahwa Bank tidak lagi memberikan pinjaman modal semata-mata atas dasar adanya jaminan. Pinjaman diberikan atas dasar kelayakan usaha.

Teman-teman Munaf dari ornop dan lembaga pengembangan mandiri kerap menerima permintaan informasi mengenai pengelolaan usaha yang bertanggung jawab. Mereka yakin, kebijakan pemerataan ekonomi merupakan jalan untuk menghilangkan kemiskinan dan mengusahakan keadilan sosial. Bagaimanapun Munaf dan teman-temannya itu tahu, bahwa keadilan sosial hanya tercapai kalau elit yang berkuasa mau membuka monopoli atas kekuasaannya secara demokratis.

Pemilu 2004 terselenggara melalui sistem distrik. Presiden dan Wakilnya juga dipilih langsung oleh rakyat. Melalui sistem distrik, oligarki DPP (Dewan Pimpinan Pusat) partai dihilangkan. Seseorang menjadi tokoh bukan karena kedekatannya dengan ketua partai ataupun posisi strategis lainnya, melainkan karena kedekatannya dengan rakyat dan karena kerja kerasnya. Kini sudah banyak tokoh perempuan bermunculan dari daerah. Pada mulanya, banyak pihak mencoba memakai ajaran agama dan adat istiadat untuk mempengaruhi masyarakat.

UUD 1945 mengalami perubahan besar dengan membuat pemisahan kekuasaan yang tegas. MPR tidak ada lagi; sebagai gantinya ada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Kekuasaan presiden dibatasi, dan hak asasi manusia dijamin di dalam konstitusi, begitu pula kemerdekaan pers.

***

Pintu diketuk, seorang relawan masuk dan memberikan kiriman buku berjudul “Perkembangan Perekonomian Indonesia 2000-2010” yang disusun oleh sebuah lembaga penelitian ekonomi. Kebijakan pemerataan ekonomi tidak berjalan lancar antara tahun 2000 dan 2002. Dibandingkan Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata paling rendah. Ada banyak alasan dan isu yang menyebabkan itu terjadi, mulai dari gerilya ekonomi menggempur rupiah di pasar uang, para spekulan berulah agar pasar tidak stabil supaya meraih keuntungan, rentetan debat politik, sampai kenaikan suku bunga berdasarkan ketentuan Federal Reserve Bank Amerika Serikat.

Namun masyarakat tidak terlalu kecil hati karena indikator perdagangan cukup baik. Ekspor membesar, terutama untuk produk pertanian, dalam bentuk mentah maupun olahan. Masyarakat menyaksikan bahwa kebijakan pemerataan yang tidak semata-mata bersifat ideologis, secara perlahan-lahan meningkatkan kondisi perekonomian negara. Apalagi, sejak 2005, negara hanya memainkan peran yang menunjang usaha masyarakat, tetapi bukan mencampuri segala urusan masyarakat atau mengurusi segala sesuatu. Negara tidak mengambil alih urusan yang dapat dilakukan masyarakat, dan masyarakat tidak mengambil alih urusan yang dapat dilakukan oleh anggota-anggotanya.

Semua perubahan politik yang mendasar itu memungkinkan reformasi di bidang hukum berjalan dengan baik. Hukum kembali ke nilai-nilai dasarnya, yaitu kesamaan, kebebasan, dan solidaritas. Semua pihak sepakat bahwa kesamaan berarti segenap anggota masyarakat diperlakukan berdasarkan kriteria yang berlaku untuk semua; kebebasan berarti hukum menjamin setiap orang atau kelompok untuk mengurus diri sendiri tanpa paksaan dari pihak yang tidak berhak; dan solidaritas berarti negara menjadi wadah tempat masyarakat hidup senasib sepenanggungan dan saling bertanggung jawab.

Dengan alasan itu, pemerintah didesak untuk mencabut semua produk hukum yang tidak peka terhadap perempuan, dan golongan tertentu yang merasa telah ditempatkan di dalam politik Indonesia sebagai kelompok minoritas.

***

Gema Adzan Isya terdengar dari mesjid di belakang kantor. Munaf bergegas membereskan kertas-kertas di atas mejanya, yang bercampur baur dengan kliping koran dan majalah. Ia baru saja pindah ruangan. Tiba-tiba matanya bertumbukkan dengan sebuah judul di halaman pertama surat kabar "Suara Rakyat". Di situ tertulis, "Setelah diadili dan terbukti bersalah, Presiden Gus Dur akan memberikan amnesti kepada mantan presiden RI, Suharto," di bawahnya terlihat sub judul, "Mahasiswa meminta penjelasan." Munaf termenung sejenak memandang judul itu. Ia menumpukkan berita bulan Juli 2001 tersebut bersama berkas-berkas lainnya.

****

Jakarta, Akhir Tahun 1998